STIMART "AMNI" make you professional, qualified, competent and internationally competitive

JAKARTA. Semoga kecelakan di transportasi laut berkurang. Saat ini pemerintah menyiapkan 10 rencana aksi untuk meningkatkan keselamatan transportasi laut.

Pertama, Keselamatan pelayaran rakyat harus diperbaiki tapi tetap mempertimbangkan manfaat ekonomi rakyat. Oleh sebab itu, Pemerintah harus melakukan penegakan peraturan yang tetap memungkinkan kapal-kapal rakyat berfungsi. “Proses ini berlangsung terus menerus oleh Kementerian Perhubungan,” ujar juru bicara wakil Presiden Yopie Hidayat usai terbatas keselamatan transportasi laut di Istana Wakil Presiden, Rabu (12/1).

Kedua, untuk keselamatan pelayaran non-tradisional, akan ada inventarisasi masalah dan Kementerian Perhubungan akan melakukan penegakan hukum yang lebih ketat. Targetnya, dua bulan akan kembali melaporkan hasil inventarisasi.

Ketiga, penerapan standar kompetensi awak kapal dan nahkoda.

Keempat, mempercepat pengerukan alur pelabuhan. Untuk itu, Kementerian Perhubungan akan mengambil alih kegiatan pengerukan dari pemerintah daerah dalam tiga bulan ke depan.

Kelima, ada membersihkan kapal-kapal nelayan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok yang selama dianggap membahayakan kapal-kapal besar. Pelaksanaan itu dalam waktu dua bulan.

Keenam, sosialisasi terus menerus untuk menjaga agar nelayan tidak masuk ke alur pelayaran kapal besar yang bisa menimbulkan risiko tabrakan.

Ketujuh, menyelesaikan perbaikan pipa Kodeco di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan diikuti dengan pemindahan alur pelabuhan.

Kedelapan, pengetatan penerbitan surat izin berlayar. “Kementerian Perhubungan memonitor semua pelabuhan dan menerapkan sanksi tegas untuk pelanggar termasuk pada otoritas,” kata Yopie.

Kesembilan, pengawasan ticketing untuk pelayaran rakyat serta penyeberangan serta membuat manifes penumpang untuk mencegah kapasitas kapal penyeberangan yang berlebihan.

Kesepuluh, mengoptimalkan penyerapan anggaran di Kementerian Perhubungan untuk perbaikan berbagai sarana keselamatan, termasuk keselamatan pelayaran.

Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengatakan, dalam pertemuan itu Wakil Presiden Boediono meminta penyelesaian keselamatan transportasi itu segera diselesaikan. “Kami akan adakan pertemuan untuk menyelesaikan hasil rapat ini, misalnya masalah sertifikasi nahkoda,” kata Freddy.

Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kuntoro Mangkusubroto menambahkan, perlu membuat vessel traffic control system di setiap pelabuhan besar. “Ini salah satu langkah untuk meningggalkan keselamatan di laut,” terang Kuntoro.

Source: kontan online

LEMUSTAR47-NEWS/2011

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: